Kamis, 03 Maret 2011

1.apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi ?
Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, kapitalisme, sosialisme, atau gabungan dari keduanya. Dalam memahami ekonomi yang diterapkan di Indonesia, paling tidak secara konstitutional, perlu dipahami terlebih dahulu ideologi apa yang dianut oleh Indonesia. Pasal 33 dianggap pasal terpenting yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia, yakni prinsip demokrasi ekonomi. Secara rinci pasal menetapkan 3 hal, yakni :
a.       Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
b.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
c.       Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



2.bagaimanakah sejarah sistem ekonomi indonesia ?
    Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Karena hingga menjelang akhir 1940-an, Indonesia masih menghadapi 2 peperangan besar dengan Belanda, yakni pada aksi Polisi I dan II. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Selama dekade 1950-an hingga pertengahan 1965 , Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Akibatnya selama pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966 dan PDB masing masing sekitar 0,5% dan 0,6%
          Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, defisit saldo neraca pembayaran dan defisit APBN terus membesar dari tahun ke tahun.
Selain itu, selama periode orde lama, kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun nonfisik.
Memang pada masa pemerintahan Soekarno, selain manajemen moneter yang buruk, banyaknya rupiah yang dicetak disebabkan oleh kebutuhan pada saat itu untuk membiayai 2 perang, yakni merebut Irian Barat dan pertikaian dengan Malaysia dan Inggris, ditambah lagi kebutuhan untuk membiayai penumpasan sejumlah pemberontakan di beberapa daerah di dalam negeri.
          Kebijakan ekonomi paling penting yang dilakukan Kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada bulan Maret 1950 yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank yang bernilai lebih dari 2,50 gulden Indonesia.
  • ·         Pada masa kabinet Natsir, dirumuskan RUP yang digunakan oleh kabinet berikutnya untuk merumuskan rencana pembangunan ekonomi lima tahun.
  • ·         Pada masa kabinet Sukiman, kebijakan penting yang di ambil antara lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan sistem kurs berganda.
  • ·         Pada masa kabinet Wilopo, langkah langkah konkret yang diambil untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, melakukan “rasionalisasi” angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan jumlah personil, dan pengiritan dilakukan dalam bidang ekonomi.
  • ·         Pada masa kabinet Burhanuddin tindakan tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk diantaranya adalah liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan laju uang beredar dan penyempurnaan Program Benteng, mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan modal asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus kepada pengusaha pengusaha pribumi, dan menghilangkan sistem ekonomi kolonial atau menghapuskan dominasi perusahaan perusahaan Belanda dalam perekonomian Indonesia

Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisas. Sektor formal/modern seperti pertambangan, distribusi, transportas, bank, dan pertanian komersial, yang memiliki kontribusi lebih besar dari sektor informal/tradisional terhadap PDB didomonasi oleh perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor.
Pada umumnya kegiatan kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh pengusaha asing , lebih relatif padat kapital di bandingkan yang dikuasai pribumi.
Struktur ekonomi tersebut disebut dual societies, adalah salah satu karakteristik utama dari NSB yang merupakan warisan kolonialisasi, dan terjadi karena biasanya pada masa penjajahan pemerintah yang berkuasa menerapkan diskriminasi dalam kebijakan kebijakannya, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung.

          Keadaan ekonomi Indonesia, terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing Belanda, menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda, ditambah dengan peningkatan inflasi yang sangat tinggi pada dekade 1950-an. Selain kondisi politik di dalam negeri yang tidak mendukung, Buruknya keterbatasan akan faktor prodksi seperti orang orang dengantingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan yang tinggi, dana , teknologi, dan kemampuan pemerintah sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik.

Pada akhir September 1945 ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari PKI. Sejak peristiwa berdarah tersebut terjadi suatu perubahan politik yang drastis di dalam negeri, yang selanjutnya juga mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa orde lama, yakni dari pemikiran pemikiran sosiali ke semikapitalis.(sebenarnya perekonomian Indonesia menurut UU 1945 pasal 33, menganut suatu sistme yang dilandasi oleh prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi Pancalisa, akan tetapi dalam praktik sehari hari pada masa pemerintahan orde baru dan hingga saat ini pola perekonomian nasional cenderung memihak sistem kapitalis, yang karena pelaksanaannya tidak baik mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di tanah air yang terasa saat ini semakin besar, terutama setelah krisis ekonomi)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar